Belajar Menulis

KEBIJAKAN TERBARU PEMERINTAH PUSAT DALAM BIDANG AGRARIA Makalah Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah: HUKUM KEBIJAKAN POLITIK Dengan Dosen Pengampu : Zulfatun Ni’mah, M.H. Disusun oleh:   ULFA NUR CITRA DEWI(17104153032) HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM (FASIH) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) TULUNGAGUNG BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang             Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di permukaan dan dalam perut bumi merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga oleh bangsa Indonesia. Segala macam bentuk kekayaan alam yang ada di Indonesia merupakan modal terbesar bagi   bangsa Indonesia   untuk kesejahteraan bangsa, meningkatkan kualitas hidup bangsa dan untuk menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa maju.             Pemerintah dalam hal ini pr...

TAHAP META DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK LARANGAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) BERJUALAN DI AREA PARKIR ALOON-ALOON Oleh, Ulfa Nur Cita Dewi (17104153032) HTNI 4C IAINTA        Perumusan kebijakan publik di daerah merupakan proses perumusan peraturan daaerah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh lembaga yang berwenang di tingkat daerah. Dalam pasal 138 undang-undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa semua masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda).        Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Perda yang ditetapkan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepen...

Analisis Kebijakan Publik pada Kasus Suap dan Korupsi Oleh: Ulfa Nur Citra Dewi Kasus ini bermula ketika tertangkapnya Sesmenpora Wafid Muharam yang disuap oleh pengusaha pemenang tender pembangunan wisma atlet Palembang. Nama Nazarudin pun terlibat karena berusaha menyuap Wafid melalui Mindo Rosalina Manulang agar tutup mulut. Namun kasus ini terus berlanjut dan ditangani KPK. Sebagai seorang anggota Komisi III DPR RI, apalagi sebagai seorang bendahara partai penguasa saat itu, pemberitaan Nazarudin sangat cepat. Seluruh media memberitakan hal ini sepanjang hari. Kemudian mereka juga menelusuri kebenaran kabar ini. Namun belum sempat dimintai keterangan oleh penegak hukum, Nazarudin sudah kabur ke luar negeri. Kaburnya Nazarudin membuat seluruh masyarakat mendesak dan menuntut pemerintah agar kasus ini dibongkar habis sampai ke akar-akarnya, karena masyarakat sudah bosan dengan oknum pejabat yang korup. Takut akan aksi demo dari mahasiswa yang menuntut kasus ini secepatny...